“Kami akan terus mendukung pemerintah daerah sebagai mitra strategis dan juga mitra kritis,”
Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo menegaskan sikap independensi partai dalam menyikapi penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
Ketua DPC PKB Sidoarjo sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan sikap partai akan tetap mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebagai mitra strategis pemerintah pasca penolakan Raperda tersebut dalam sidang paripurna penentuan Raperda LPP APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan kemarin, Rabu (17/7).
“Kami akan terus mendukung pemerintah daerah sebagai mitra strategis dan juga mitra kritis,” tegas Nasih dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DPC PKB Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.
Nasih menegaskan meskipun akan terus mendukung pemerintahan sebagai mitra strategis, PKB juga akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah demi memastikan manfaatnya tepat dan terlaksana dengan baik bagi masyarakat Sidoarjo.
Ia menyatakan PKB akan siap mengkritisi dan memberikan pandangan dan solusi tentang kebijakan pemerintah yang dinilai dilaksanakan dengan kurang baik.
Selain itu terkait munculnya Koalisi Sidoarjo Maju yang terdiri dari enam partai politik (parpol) di Sidoarjo yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem dan PPP yang menolak Raperda LPP APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, Nasih menuturkan partainya juga telah melakukan komunikasi intensif dengan koalisi tersebut.
"Kami memang melakukan komunikasi dengan Juru Bicara Koalisi Sidoarjo Maju sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Sidoarjo Adam Rusydi terkait posisi PKB yang diberi tawaran untuk bergabung," kata Nasih.
Ia menjelaskan meskipun tidak bergabung dengan Koalisi Sidoarjo Maju, PKB Sidoarjo akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan koalisi tersebut maupun dengan pemerintah demi menjaga ketepatan pelaksanaan kebijakan dan program daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Senada dengan Nasih, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori mengatakan partai akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait beberapa kebijakan yang dirasa kurang dalam pelaksanaannya seperti program unggulan penciptaan 100 ribu lapangan kerja baru.
Ia berharap ke depannya akan ada pembahasan secara mendalam atas program terkait sehingga pemerintah tidak hanya mencetak sertifikat keahlian dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja, tetapi juga dapat benar-benar menciptakan peluang kerja itu sendiri.
Dhamroni menegaskan rekomendasi-rekomendasi yang telah disiapkan PKB terhadap berbagai program unggulan pemerintah itu dapat memastikan program-program tersebut bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
"PKB akan tetap konstruktif dan realistis dalam mengkritisi pemerintah, guna mendukung kebijakan dan program yang dilahirkan pemerintah. Yang terpenting semua kebijakan dan program harus berpihak kepada masyarakat," kata Dhamroni.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.